WELCOME TO MY WORLDBLOG
Sunday, June 03, 2018
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
- Pengertian Wajib Daftar
Perusahaan
Daftar
Perusahaan adalah
daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan
undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang
wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang
berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi ini terdiri
dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib
didaftarkan oleh setiap perusahaan.
- Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan
Dalam Pasal
1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan
adalah :
- Daftar Perusahaan adalah
daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan
Undangundang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat
hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh
pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
- Daftar catatan resmi terdiri
formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib
didaftarkan:
1.
Perusahaan
adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.
2.
Pengusaha
adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik
perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
3.
Usaha
adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang
perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba;
- Tujuan Wajib Daftar
Perusahaan
Maksud diadakannya
usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya
khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang
keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah
timbulnya gambaran sedemikian rupa sehingga pada umumnya gambaran itu
mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihaik yang berminat
mengadakan perjanjian.
- Sifat Wajib Daftar
Perusahaan
Wajib Daftar
Perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat
dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang
berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang
tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi
yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- Manfaat Wajib Daftar
Perusahaan
Manfaat pendaftaran
perusahaan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:
·
Merupakan
ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.
·
Untuk
memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya
penanaman modal dari pihak lain yang berminat.
·
Membuat
manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara
tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.
·
Mendapatkan
pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas,
pameran produk, serta manajemen usaha.
·
Memberikan
kemudahan dalam kemitraan dan kerja sama usaha merger dan akuisisi, serta
penyertaan modal.
·
Terlindungi
dari praktik usaha yang tidakjujur.
Manfaat pendaftaran
perusahaan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.
·
Memudahkan
pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
·
Memudahkan
penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:
1.
Bimbingan,
pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
2.
Penciptaan
iklim usaha yang sehat dan tertib.
3.
Pengembangan
usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
4.
Sebagai
bahan untuk menyusun kebijakan dibidang investasi, pasar modal,
perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.
- Perusahaan yang Wajib
Didaftarkan dan Tidak Wajib Didaftarkan
Adapun yang didaftar
ialah segala macam perusahaan yang ada di Negara Republik Indonesia, baik yang
nasional maupun perusahaan asing.
- Perusahaan yang berkewajiban
mendaftarkan diri ini dapat berbentuk:
·
Koperasi
·
Badan
Hukum
·
Persekutuan
·
Perusahaan
Perseorangan
·
Perusahaan
selain tersebut di atas.
- Perusahaan yang tidak wajib
didaftarkan
Tidak semua perusahaan harus
mendaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan. Adapun perusahaan yang tidak
wajib mendaftarkan ialah :
a. Perusahaan jawatan (Perjan) seperti yang diatur dalam
UU No. 9 Tahun 1969 (LN Tahun 1969-40) bsd. Indische Bedrijivenwet (S.
1927-419). Perusahaan bentuk ini dibebaskan dari kewajiban pendaftaran karena
tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Penjeladan paal 6 ayat
(1).
b. Perusahan kecil perseorangan yaitu perusahaan yang
melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan dan laba yang benar-benar hanya
sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Perusahaan kecil
perseorangan ini dijalankan oleh pengusahanya sendiri atau dengan bantuan
anggota keluarganya sendiri yang terdekat, tidak memerlukan izin usaha dan
tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
- CARA ,TEMPAT DAN WAKTU
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Menurut Pasal 9 :
a.
Pendaftaran
dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri
pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
b.
Penyerahan
formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :
1.
di
tempat kedudukan kantor perusahaan;
2.
di
tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor
anak perusahaan;
3.
di
tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai
wewenang untuk mengadakan perjanjian.
c.
Dalam
hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b
pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi
tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan
dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi
teknis yang berwenang ( Pasal 10 ).
Pendaftaran Perusahaan dilakukan
oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada
KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak
termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.
- Hal-hal yang Wajib
Didaftarkan
Hal-hal yang wajib
didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan
terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh
perbedaan bentuk perusahaan.
Bapak H.M.N.
Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan
bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :
- Umum
1.
nama
perseroan
2.
merek
perusahaan
3.
tanggal
pendirian perusahaan
4.
jangka
waktu berdirinya perusahaan
5.
kegiatan
pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan
6.
izin-izin
usaha yang dimiliki
7.
alamat
perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya
8.
alamat
setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.
- Mengenai Pengurus dan
Komisaris
1.
nama
lengkap dengan alias-aliasnya
2.
setiap
namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang
3.
nomor
dan tanggal tanda bukti diri
4.
alamat
tempat tinggal yang tetap
5.
alamat
dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia
6.
Tempat
dan tanggal lahir
7.
negara
tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI
8.
kewarganegaran
pada saat pendaftaran
9.
setiap
kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang
10. tanda tangan
11. tanggal mulai menduduki jabatan
- Kegiatan Usaha Lain-lain
Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris
1.
modal
dasar
2.
banyaknya
dan nilai nominal masing-masing saham
3.
besarnya
modal yang ditempatkan
4.
besarnya
modal yang disetor
5.
tanggal
dimulainya kegiatan usaha
6.
tanggal
dan nomor pengesahan badan hukum
7.
tanggal
pengajuan permintaan pendaftaran
- Mengenai Setiap Pemegang
Saham
1.
nama
lengkap dan alias-aliasnya
2.
setiap
namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang
3.
nomor
dan tanggal tanda bukti diri
4.
alamat
tempat tinggal yang tetap
5.
alamat
dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia
6.
tempat
dan tanggal lahir
7.
negara
tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I
8.
Kewarganegaraan
9.
jumlah
saham yang dimiliki
10. jumlah uang yang disetorkan atas
tiap saham.
- Akta Pendirian Perseroan
Pada waktu mendaftarkan, pengurus
wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.
Daftar
Pustaka :
Saturday, June 02, 2018
BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN
1. PENGERTIAN
BADAN USAHA
adalah kesatuan yuridis
(hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya
berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan
adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi
2. BENTUK
BENTUK BADAN USAHA
A. Perusahaan Perseorangan
Dari namanya kita tahu bahwa
perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajemenya
ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha tersebut biasanya menjadi
manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak terbatas. Namun
jika untung, tentu untuk sendiri dong.
Ciri-cirinya :
- Dimiliki
oleh perorangan.
- Pengelolaan
terbatas atau sederhana.
- Modal
tidak terlalu besar.
- Kelangsungan
hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan.
Kelebihan :
· Dapat
mudah dimulai.
· Biaya
tergolong rendah.
· Bebas
dalam mengelola perusahaan.
Kekurangan :
· Karena
perorangan dan biaya terbilang sedikit, jadi kemampuan perusahaan terbatas.
· Tenaga
kerja dan manajemen terbatas.
· Kebutuhan
modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil.
B. Koperasi
Koperasi adalah jenis badan usaha
yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Menurut ILO ( International
Labour Organization ), koperasi memiliki 6 elemen atau ciri ciri yang
harus dimiliki :
- Koperasi
adalah perkumpulan orang – orang.
- Penggabungan
orang – orang berdasarkan kesukarelaan.
- Terdapat
tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
- Terdapat
kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
- Anggota
koperasi menerima manfaat dan resikonya secara seimbang.
Kelebihan :
· Sisa
hasil Usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
· Anggota
koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus.
· Seseorang
yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi
anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki
hidupnya.
· Mengutamakan
kepentingan Anggota.
Kekurangan :
· Modal
terbatas.
· Daya
saing lemah.
· Tidak
semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi.
· Sumber
daya manusia terkadang kurang.
C. BUMN ( Badan Usaha Milik
Negara )
BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau
sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN
adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sih sudah ada 3 bentuk
badan usaha BUMN, yaitu :
1. Perjan
Perjan merupakan salah satu bentuk badan usah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka sudah tidak terapkan lagi. Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekaran menjadi PT. KAI.
2. Perum
Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai Pegawai Negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi, sehingga Negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Perseo.
1. Perjan
Perjan merupakan salah satu bentuk badan usah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka sudah tidak terapkan lagi. Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekaran menjadi PT. KAI.
2. Perum
Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai Pegawai Negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi, sehingga Negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Perseo.
3. Persero
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat.
Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat.
Ciri-ciri Persero :
- Tujuan
utamanya mencari laba (Komersial)
- Modal
sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang
berupa saham-saham
- Dipimpin
oleh direksi
- Pegawainya
berstatus sebagai pegawai swasta
- Badan
usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
- Tidak
memperoleh fasilitas negara
D. BUMS ( Badan Usaha Milik
Swasta )
Badan Usaha Milik Swasta atau
BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau
sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang
diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang
bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi :
1. Firma (Fa)
Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya.
Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya.
Ciri-ciri Firma :
- Para
sekutu aktif dalam mengelola perusahaan
- Tanggung
jawab tak terbatas atas segala resiko yang terjadi
- Akan
berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.
Kelebihan :
· Mudah,
tak perlu banyak persyaratan namun perlu kesepakatan para pihak yang akan
mendirikan firma.
· Tidak
terlalu memerlukan akta formal karena menggunakan akta dibawah tanda tangan
· Modal
lebih cepat cair
· Lebih
mudah berkembang
Kekurangan :
· Punya
tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada resiko
· Bisa
mengancam kelangsungan hidup perusahaan bila salah satu pendiri meninggal dunia
atau mengundurkan diri
· Sulit
dalam peralihan pimpinan dan sering terjadi konflik internal
· Kesulitan
menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu
2. CV ( commanditaire
vennootschap ) atau Persekutuan Komanditer
Perusahaan Komanditier atau yang
biasa disingkat menjadi CV meruapakan perusahaan persekutuan yang didirikan
berbadasarkan saling percaya (ciee). Jadi tuh CV merupakan salah satu bentuk
usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modal
minim.
Dalam CV, terdapat beberapa
sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, kemudian ada
salah satu yang menjadi pemberi modal. Dan tanggung jawab sekutu komanditer
hanya terbatas pada sejumlah modal yang diberikan. Sehingga ada 2 jenis sekutu
:
· Sekutu
aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung
jawab penuh atas utang- utang perusahaan.
· Sekutu
pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada
sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu
pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang
ditanam.
Ciri – ciri CV :
- Didirikan
minimal 2 orang, dimana satu orang bertindak sebagai Persero aktif, dan
satunya lagi sebagai persero pasif
- Seorang
persero aktif akan bertindak mengurus perseroan. Sehingga ia akan
bertanggung jawab penuh atas segala resiko.
- Persero
pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Dimana dia hanya
bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan.
Kelebihan :
· Bentuk
CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai
kegiatan.
· CV
mudah memperloleh modal karena pihak perbankan mempercayainya.
· Lebih
mudah berkembang karena dipegan orang yang ahli dan dipercaya.
· CV
lebih fleksibel
· Pembagian
keuntungan diberikan pada sekutur Komanditer dan tak kena pajak penghasilan
Kekurangan :
· Untuk
mendirikan CV lebih ribet, karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke
Departmen Kehakiman.
· Status
hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek
besar
3. PT ( Perseroan Terbatas )
Merupakan badan hukum perusahaan
yang banyak diminati pengusaha. Kenapa? Karena badan hukum ini punya kelebihan
dibanding lainnya. Apa aja? seperti luasnya badan usaha yang bisa
dimiliki, bebas dalam pergerakan bidang usaha dan tanggung jawab yang dimiliki
terbatas hanya pada modal yang disetorkan.
Ciri – ciri PT :
- Kewajiban
terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan.
- Mudah
dalam peralihan kemepimpinan.
- Usia PT
tidak terbatas.
- Mampu
untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar.
- Bebas untuk
melakukan berbagai aktivitas bisnis.
- Mudah
mencari karyawan
- Dapat
dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham.
- Pajaknya
berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden
Contoh : PT. Pegadaian
Kelebihan PT :
· Mudah
dalam peralihan kepemimpinan.
· Mudah
memperoleh tambahan modal.
· Kelangsungan
perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin.
· Lebih
efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.
Kekurangan PT :
· Pajaknya
berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden.
· Pendiriannya
memerlukan akta notaris dan ijin khusus usaha tertentu.
· Biaya
pembentukan PT relatif tinggi.
· Terlalu
terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham.
4. Yayasan
Yayasan merupakan salah satu
bentuk – bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Jadi lebih ke
kepentingan sosial dan berbadan hukum.
Ciri – ciri Yayasan :
- Yayasan
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Yayasan
dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi,
sosial dan kemanusiaan.
- Didirikan
dengan akta notaris.
- Tidak
memilik anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau
organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan.
- Yayasan
dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan
dengan hukum, likuidasi dan pailit.
Kelebihan Yayasan :
-
Non profit dan rela membantu masyarakat
Kekurangan Yayasan :
-
Terbatasnya dana
SUMBER:
HUKUM DAGANG
PENGERTIAN HUKUM DAGANG
adalah hukum yang mengatur
hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan
urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang
merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan
perusahaan.
Hukum dagang masuk dalam kategori
hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang
berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum
dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian
hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang
bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah
sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan
adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan
dagang.
Menurut Para Ahli
- Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan pengertian mengenai
hukum dagang. Oleh karena itu, definisi hukum dagang sepenuhnya diserahkan
pada pendapat atau doktrin dari para sarjana.
- Menurut
Soekardono, mengatakan “hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada
umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan
yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah
himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang
lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD
dan KUHPerdata”.
- Achmad
Ichsan , mengatakan “Hukum dagang adalah yang mengatur soal-soal
perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam
perdagangan atau perniagaan”.
- Fockema
Andreae (Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia), mengatakan hukum dagang
atau handelsrecht adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan
dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa
undang-undang tambahan.
- Dari
pengertian para sarjana tersebut, dapat dikemukakan secara sederhana
rumusan hukum dagang, yakni serangkaian norma yang timbul khusus dalam
dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada
aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun diluar kodifikasi.
HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN
HUKUM DAGANG
§ Hubungan hukum
perdata dengan hukum dagang dapat dikatakan saling berkaitan satu dengan yang
lainnya sehingga tidak terdapat perbedaan secara prinsipil antara keduanya. Hal
ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang (KUHD).
§ Sementara itu, dalam
Pasal 1 KUH Dagang disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya
dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga
terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
§ Kemudian, di dalam
Pasal 15 KUH Dagang disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini
dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini, dan
oleh hukum perdata.
§ Dengan demikian
perdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang
terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (
lex spesialis ), sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum ( lex
genelaris ), sehingga berlaku suatu asas lex spesialis derogat legi genelari,
artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.
PENGERTIAN PENGUSAHA DAN
PEMBANTU PENGUSAHA
§ Pengusaha adalah
orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa
perusahaannya kepada orang lain, apabila seseorang melakukan atau menyuruh
melakukan suatu perusahaan disebut pengusaha.
§ Pembantu pengusaha
adalah orang yang bekerja untuk membantu pengusaha dalam menjalankan
perusahaannya. Pengertianpembantu pengusaha menurut Abdulkadir Muhammad adalah
bahwasanya pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.Menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5,
Pengusaha adalah:
§ Orang perseorangan,
persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
§ Orang perseorangan,
persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan
bukan miliknya;
§ Orang perseorangan,
persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
§ Misalnya pengusaha
perseorangan yang setiap hari menjajakan makanan atau minuman dengan berjalan
kaki atau naik sepeda, ia melakukannya dengan sendiri tanpa ada yang membantu
atau pegawai yang membantunya, atau bahkan ia menyuruh orang lain untuk
melakukan pekerjaan di dalam perusahaannya karena kurang ahlinya dalam
pekerjaan itu sendiri, hanya mempunyai modal untuk jalannya suatu perusahaan.
Menurut Abdulkadir Muhammad
dilihat dari fungsinya, ada 3 eksistensi pengusaha yaitu :
§ Pengusaha yang
bekerja sendiri
§ Pengusaha yang
bekerja dengan bantuan pekerja
§ Pengusaha yang
memberi kuasa kepada orang lain menjalankan perusahaan.
HUBUNGAN PENGUSAHA DAN
PEMBANTU PEMBANTU NYA
Di dalam menjalankan kegiatan
suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengisaha tidak mungkin melakukan
usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh
karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan
kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
Sementara
itu, pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi, yakni
pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan.
Dengan demikian hubungan hukum
yang terjadi Siantar mereka yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan
dapat bersifat :
§ Hubungan perburuhan,
sesuai Pasal 1601 a KUH Perdata;
§ Hubungan pemberian
kuasa, sesuai Pasal 1792 KUH Perdata;
§ Hubungan hukum
pelayanan berkala, sesuai Pasal 1601 KUH Perdata
PENGUSAHA DAN KEWAJIBAN NYA
Pengusaha adalah setiap orang
yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban
yang harus dilakukan (dipenuhi) oleh pengusaha, yaitu :
§ Membuat pembukuan
(sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan), dan
§ Mendaftarkan
perusahaannya (sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan).
1.MEMBUAT PEMBUKUAN
Pasal 6 KUH Dagang, menjelaskan makna pembukuan
yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat
catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan
perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban
para pihak.
Selain itu, di dalam Pasal 2
Undang-Undang No.8 tahun 1997, yang dimaksud dokumen perusahaan adalah :
§ Dokumen keuangan
§ Dokumen lainnya
§ Berdasarkan Pasal 12 KUH Dagang, “tiada seorang
pun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya. Akan tetapi kerahasiaan
yang dimaksud tidaklah mutlak, artinya dapat dilakukan terobosan dengan
beberapa cara, misalnya representation dan communication. Representation artinya melihat
pembukuan pengusaha dengan perantara hakim. Communication artinya
pihak-pihak yang disebutkan dibawah ini dapat melihat pembukuan pengusaha
secara langsung tanpa perantara hakim, hal ini disebabkan yang bersangkutan
mempunyai hubungan kepentingan langsung perusahaan, yakni:
- Para ahli waris
- Para pendiri perseroan/persero
- Kreditur dalam kepailitan
- Buruh yang upahnya ditentukan pada maju
mundurnya perusahaan
2.WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
§ Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi
yang diadakan menurut ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaanya, memuat
hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat
yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan harus didaftarkan pada Departemen
Perdagangan dan Perindustrian/kanwil serta Departemen Perdagangan dan
Perindustrian Tingkat II.
§ Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982
disebutkan bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka. Pendaftaran wajib
dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan
usahanya setelah menerima izin usaha dari instansi yang berwenang barulah
perusahaan tersebut dianggap telah berjalan.
DAFTAR PUSTAKA
§ Elsi Kartika Sari
& Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev), Grasindo
Jakarta, 2008, hlm. 41
§ Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, Deepublish Yogyakarta,2015, hlm.6-7
HUKUM PERJANJIAN
Pengertian Perjanjian
Perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian
secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis.
Macam-Macam Perjanjian
Secara mendasar perjanjian
dibedakan menurut sifat yaitu :
1. Perjanjian Konsensuil
Adalah
perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk
timbulnya perjanjian.
2. Perjanjian Riil
Adalah
perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah
diserahkan.
3. Perjanjian Formil
Adalah perjanjian
di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas
tertentu.
Syarat Sahnya Perjanjian
Menurut Pasal 1320 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat,yaitu: :
- Sepakat
untuk mengikatkan diri. Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata
mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus
diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan
tidak ada gangguan.
- Kecakapan
untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mngadakan
hubungan hukum.
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. - Suatu
hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini
diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi
perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian
harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan
jenisnya.
- Sebab
yang halal. Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai
maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak
halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata
susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa
sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi
hukum.
Azas-Azas Pejanjian
1. Azas Kebebasan
(Freedom of Contract)
Azas kebebasan dalam hukum
perjanjian memandang bahwa setiap pihak bebas untuk menentukan apakah mereka
akan membuat perjanjian atau tidak, bebas mengadakan perjanjian dengan siapa
pun, bebas menentukan isi perjanjian, cara pelaksanaan, serta syarat-syarat
perjanjian, dan bebas menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis.
2. Azas Konsensualisme
(Concensualism)
Azas ini memandang bahwa sebuah
perjanjian disebut sah apabila ada kesepakatan, yakni persesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Azas Kepastian Hukum
(Pacta Sunt Servanda)
Asas ini memandang bahwa suatu
perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian
tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus menghormati substansi perjanjian dan
tidak boleh melakukan intervensi.
4. Azas Itikad Baik (Good
Faith)
Azas ini memandang bahwa
pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada
kepercayaan dan itikad baik. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu
nisbi dan mutlak.
5. Azas Kepribadian
(Personality)
Azas ini memandang bahwa setiap
pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kepentingan diri sendiri.
Pembatalan dan Pelaksanaan
Suatu Perjanjian
Pembatalan Perjanjian Suatu
perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian
ataupun batal demi hokum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak
biasanya terjadi,karena:
1.
Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran
tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak
dapat diperbaiki.
2.
Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak
kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi
kewajibannya.
3.
Terkait resolusi atau perintah pengadilan.
4.
Terlibat hukum.
5.
Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau
wewenang dalam melaksanakan perjanjian.
DAFTAR PUSTAKA