Perekonomian Indonesia 2

Perekonomian Indonesia

1. Sistem Ekonomi Tradisional

• Belum terdapat pembagian kerja yang jelas.
• Bergantung pada sektor pertanian/agraris.
• Memiliki ikatan tradisi sifatnya kekeluargaan, sehingga bersifat kurang dinamis.
• Teknologi produksi sederhana.

• Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
• Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.

• Masyarakat dengan pola pikir statis
• Hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis) 

• Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penepatan harga
• Tidak ada kebebabasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui
• Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara. 

• Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah 
• Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian. 
• Kemakmuran masyarakat merata.
• Terdapat perencanaan pembangunan yang lebih cepat direalisasikan.

• Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
• Terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
• Masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
• Pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi

3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)

• Swasta/masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian 
• Memiliki kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
• Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

• Terdapat persaingan yang mendorong kemajuan usaha.
• Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ekonomi kecil sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
• Produksi berdasar pada permintaan pasar ataupun kebutuhan masyarakat.
• Pengakuan hak milik oleh negara, memberikan mansyarakat semangat dalam berusaha. 

• Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak lemah. 
• Dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
• Timbulnya praktik yang tidak jujur yang dengan berlandas  mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum biasa tidak diperhatikan atau dikesampingkan. 

4. Sistem Ekonomi Campuran

• Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hiduporang banyak yang dikuasai oleh negara.
• Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi 
• Mekanisme kegiatan perekonomian teradalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
• Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentinga umum. 

• Sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 
• Hak individu/swasta diakui dengan jelas. 
• Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

• Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
• Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

5. Sistem Ekonomi Pancasila

1. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
• Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi secara prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang.

• Pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan {yang|dengan} nyata.